Foto KH Tengku Zulkarnain| Twitter/ustadtengkuzul
Pengalihan saham ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai pengganti Kontrak Karya PTFI yang telah berjalan semenjak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.
Siaran pers Kementerian ESDM menyebutkan INALUM telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.
Baca Juga : Setelah 51 Tahun, Indonesia berhasil kuasai Freeport. Ternyata Emasnya Tinggal Segini!
Divestasi saham tersebut menciptakan sejumlah tokoh mempertanyakannya. Misalnya, Ustadz Tengku Zulkarnain yang selalu menyoroti pemerintahan Joko Widodo, menyatakan tidak mengerti kenapa pemerintahan periode kini membelinya. "Kontrak Free Port habis tahun 2021. Tiga tahun sebelum habis kontrak, sahamnya dibeli seharga 1 trilyun rupiah lebih untuk 1% Saham. PT Free Port itu adanya di NKRI. Terus kita beli...? Sebenarnya kita ini tinggal di negara mana sih...? Di NKRI atau bukan? Ada yang sanggup bantu jawab?" kata @ustadtengkuzul.
Pendapat Tengku Zulkarnaen mendapat reaksi keras dari netter yang tidak setuju. Dadang yang menggunakan akun @Sacadinata_1820 menilai apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi sudah tepat.
"Pertamakali kontrak Freeport itu zaman Presiden Soeharto, ya baguslah dibeli lagi sama Indonesia. (Presidennya Ir. Joko Widodo @jokowi)," kata dia.
Tetapi Tengku Zulkarnaen kemudian menganalogikan divestasi itu sebagai kontrak rumah.
"Rumahmu dikontrakkan bapakmu hingga tahun 2021. Terus tahun 2018 kau beli rumah yang dikontrakkan bapakmu itu...? Waras?" kata dia.
Sebelum itu, politikus dari partai di luar koalisi pemerintah, Rachel Maryam, juga menganalogikan divestasi saham itu sebagai kontrak rumah.
"Ada rumah dikontrakin ke orang. Pas kontraknya abis, untuk sanggup ambil alih rumahnya sendiri, si pemilik rumah harus beli ke yang ngontrak. Belinya pake duit utang ke tetangga. Lalu semua tepuk tangan bahagia. #logikafreeport," kata @cumarachel.
Analogi yang dibentuk oleh Rachel Maryam diejek oleh pemerihati politik Denny Siregar melalui akun @Dennysiregar7.
"Saat rachel maryam @cumarachel seorang anggota @DPR_RI menganalogikan pembelian saham lebih banyak didominasi @IDFreeport dengan "kontrak rumah," disitulah saya merasa bahagia. Ternyata saya tidak sebodoh yang saya kira," kata dia.
Baca Juga : Ekonom Senior: Jika Pelanggaran Ini Bisa Dibuktikan, Freeport Gratis Dimiliki Indonesia
Kemudian Denny Siregar memposting foto yang diambil dari film Transformer dan menggambarkan si robot menasihati seorang gadis.
"Gini lho, Rachel Maryam @cumarachel. Kaprikornus anggota @DPR_RI yang cerdik ya, mbak.. semoga nanti sanggup jadi anggota transformer," kata dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berupaya menjamin penerimaan negara dari Freeport Indonesia menjadi lebih besar sesudah proses pengalihan saham lebih banyak didominasi (divestasi) kepada holding industri pertambangan PT. Inalum (Persero) tuntas.
"Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak lebih besar untuk negara, dengan berapapun nilai dari harga tembaga dan emas," kata Sri Mulyani di Jakarta sebagaimana laporan Antara, kemarin.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa keseluruhan komponen penerimaan pajak dan bukan pajak akan menggunakan Pasal 169 Undang-Undang perihal Pertambangan Mineral dan Batubara, ialah penerimaan negara harus lebih besar.
"Dengan perubahan harga, jikalau dijumlahkan seluruh penerimaan kita, baik dalam bentuk pajak penghasilan badan, PPh perseorangan, pajak pertambahan nilai, PBB, pajak air dan tanah, royalti, itu semuanya akan masuk dalam komponen yang secara total lebih banyak," kata dia.
Pemerintah menggunakan sistem pajak nail down atau persentase setiap komponen pajak bersifat tetap untuk menghitung penerimaan negara dari tambang Freeport Indonesia.
"Komponennya sanggup berbeda-beda. Untuk masing-masing komponen di dalam PPh, kami menggunakan PPh yang sekarang. Berarti mereka mendapat pajak korporasi 25 persen, itu lebih kecil dari yang di kontrak karya yang 35 persen namun di-nail down, jadi jikalau ada perubahan UU PPh mereka tetap bayar 25 persen," ujar dia. []
baca sumber