Pasukan Brimob Polisi Republik Indonesia dikirim ke Papua untuk menghadapi KKSB yang menyerang warga.
Kabidhumas Polda Papua Kombespol A.M. Kamal menuturkan, senjata KKSB itu diperoleh dari banyak sekali sumber. Ada yang berasal dari luar negeri ibarat Filipina dan dalam negeri ibarat Ambon.
"Kalau dari lokal itu senjata bekas tempat konflik," terangnya. Senjata-senjata tersebut dapat berada di tangan pemberontak alasannya yakni ada banyak jalur tikus di Papua. Polisi Republik Indonesia berusaha keras untuk menyekatnya dengan patroli berkala. "Tapi, yang menjadi persoalan yakni kondisi geografis," ungkapnya.
Aparat dan Polisi Republik Indonesia mengevakuasi mayit pekerja yang merupakan korban pembantaian KKSB. (Humas Polda Papua for Cenderawasih Pos/Jawa Pos Group.)
Terkait penyelamatan dan penyelamatan lima pekerja yang belum ditemukan, Kamal menuturkan bahwa operasi pencarian masih berlangsung. "Kemungkinan tiga orang dihukum dan dua lainnya memisahkan diri dari kelompok yang telah ditemukan," paparnya.
Sementara itu, pengamat militer sekaligus mantan Wakasad Letjen (P) Kiki Syahnakri menuturkan, penyekatan pasokan senjata itu hanya salah satu cara sehingga harus dilakukan upaya terpadu. Saat ini persoalan utamanya yakni ketidakadilan sosial di Papua. "Ini yang memicu munculnya KKSB," tuturnya.
Karena itu, penyekatan tersebut dilakukan sebagai penggalan dari upaya untuk memperlihatkan keadilan sosial terhadap masyarakat Papua. Dengan begitu, hati rakyat Papua dapat direbut kembali. "Bila dihadapi secara militer, tentunya penyekatan juga secara otomatis masuk kiprah itu," terangnya.
Dia mengusulkan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Namun, mereka tidak berasal dari gila atau luar negeri. Pihak ketiga itu dapat dari kelompok lokal ibarat dewan gereja dan organisasi etika di Papua. "Mereka yang menengahi, jangan asing. Sebab, kita mengetahui ada campur tangan gila dalam tragedi di Papua," urainya.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh yakni mencontoh negosiasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). KKSB di Papua dapat membentuk partai lokal sebagai penggalan dari upaya memperbaiki ketidakadilan sosial di Papua.
baca sumber