TPNPB OPM sampaikan surat terbuka ke Presiden RI, 10 Desember 2018.
Usai menantang TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) menantang Presiden RI.
Tantangan tersebut disampaikan melalui surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo.
Melalui YouTube Sekretariat Pusat TPNPB OPM surat terbuka tersebut diunggah bertepatan pada 10 Desember 2018 lalu.
Dalam video berdurasi 7 menit 59 detik itu, juru bicara TPNBP OPM, Sebby Sambon didampingi oleh staf umum yang tidak diketahui namanya.
Mereka membacakan surat terbuka yang ditujukan pada Presiden Jokowi dengan berlatar depan bendera Papua Barat atau bendera Bintang Kejora.
Berikut petikan lengkap surat terbuka Organisasi Papua Merdeka:
"Surat terbuka,
Yang terhormat, tuan Presiden Republik Indonesia, kami pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisai Papua Merdeka, memberikan dengan hati nurani kami yang tulus, kepada anda, bahwa, pembangunan Infrastruktur di Papua Barat ialah bukan yang diinginkan rakyat bangsa Papua.
Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasibnya sendiri.
Ingin pisah dari Indonesia, untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajahan dari Indonesia," ujar Sebby Sambom mengawali pembacaan surat terbuka.
Sebby Sambom kemudian menyebutkan dasar aturan argumen tuntutan, tawaran, dan penolakan TPNPB.
Juru bicara TPNPB itu kemudian memberikan penolakan dan perilaku organisasinya pada pemerintah Indonesia.
"Penolakan TPNPB,
1. TPNPB menolak undangan Indonesia untuk mengalah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2. TPNPB menolak upaya Indonesia untuk berdamai dengan obrolan Jakarta-Papua
Sikap TPNPB
1. TPNPB tidak akan mengalah dengan alasan apapun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia.
2. Perang tidak akan berhenti hingga pada sebelum tuntutan dan undangan TPNPB dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.
Demikian isi tuntutan dan tawaran dan penolakan tentara TPNPB OPM.
Untuk itu, TPNPB menolak tawaran dalam bentuk apapun, selain yang dicantumkan dalam surat ini.
Apabila pemerintah Indonesia tidak meyetujuinnya, maka TPNPB tidak akan berhenti perang," ujar Sebby Sambom.
Pembunuhan Pekerja BUMN
Jenzah korban korban penembakan di Kabupaten Nduga Papua, tiba di Base Ops Lanud Hasanuddin Maros.
Tim adonan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia pun diterjunkan ke Papua untuk mengevakuasi korban dan memburu kelompok bersenjata (KKB) yang menyerang pekerja BUMN PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.
Para pelaku pembunuhan terhadap 19 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, bersembunyi di hutan-hutan, dan masih terus dikejar dan dilacak, kata juru bicara Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi.
Jenazah korban pembantaian KKB di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua sudah teridentifiksasi dan diserahkan PT Istaka Karya kepada keluarga korban di Bandara Timika, Papua, Jumat (7/12/2018) pagi.
Kalla menyampaikan Pemerintah Indonesia sudah memperlihatkan semuanya kepada Papua kecuali kemerdekaan.
"Opsi obrolan itu juga pertanyaannya apanya lagi yang dapat didialogkan?"
"Semua sudah dikasih ke kawasan (Papua) kecuali kemerdekaan," kata Kalla ketika ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Ia menyebutkan, di bidang ekonomi pemerintah sudah memperlihatkan dana otonomi khusus yang besar kepada Papua.
Karena itu Kalla merasa heran dengan pihak yang menyatakan Pemerintah Indonesia merampok kekayaan Papua melalui PT Freeport Indonesia.
Kalla menyatakan hasil yang diberikan Freeport tak sebanding dengan dana transfer yang diberikan pemerintah sentra kepada Papua.
"Freeport itu pada tahun kemudian hanya membayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun,"
"Dan dulu pernah Rp 18 triliun. Kita (pemerintah pusat) transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun,"
"Jadi pikiran kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak," ujar Kalla.
Sementara itu, di sektor politik pemerintah telah memperlihatkan keistimewaan bagi Papua.
Kalla menyampaikan di Papua hanya penduduk orisinil yang dapat menjadi bupati dan gubernur.
Hal itu tak terjadi di Aceh yang sama-sama dilanda persoalan separatisme.
Wapres RI, Muhammad Jusuf Kalla (JK)
Mereka, kata Kalla, menilai dengan dibangunnya jalan Trans Papua justru semakin mendatangkan orang dari luar untuk menguasai Papua.
"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai,"
"Apanya lagi yang dapat didialogkan coba?"
"Semua sudah maksimum," ujar Kalla.
"Maka tinggal juga pemahaman yang dilakukan oleh masing-masing pihak pimpinan-pimpinan untuk memahami semoga higienis birokrasi di sana, semoga apa yang telah diberikan dinikmati semua pihak," lanjut Kalla.
Tantang TNI
Anggota KKSB yang dipimpin Egianus Kogoya
Pada postingan di akun Facebook Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianus Kogeya, mengajukan undangan abnormal ke TNI.
Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini juga blak-blakan usai pembantaian di Papua yang menewaskan 31 orang.
Dalam postingan itu, Egianus Kogeya mengklaim dirinya bukan membunuh warga sipil pada 2 Desember 2018 di Kabupaten Nduga, Papua.
Melainkan pihaknya membunuh anggota TNI. "Bukan warga sipil yang kami di tembak, tapi itu Anggota Militer murni Tentara Nasional Indonesia Dansipur (maksudnya mungkin Denzipur) dengan identitasnya lengkap dan 2 pistol sebagai barang bukti kami sita," kata Egianus.
Mereka risikonya jadi tukang bangunan jembatan di kali Jigi dan Aworak. Kemudian tempat tinggalnya dinamakan sandi 55.
"Apa artinya 55? Mereka pekerja satuan Denzipur selalu pake isyarat 55. Ini hanya tentara Indonesia yang tau. Mereka itu TNI," kata Egianus ibarat dikutip dari akun Facebook TPNPB, Jumat (7/12).
Egianus Kogeya mempertanyakan dan memohon pertanyaannya ini diteruskan kepada Presiden Joko Widodo, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia mengenai persenjataan militer Indonesia.
Egianus menganggap kalau Tentara Nasional Indonesia berlebihan menghadapi pihaknya memakai peralatan canggih macam helikopter dan bom udara.
"Militer Indonesia berperang melawan negara mana? Sebab mereka berlebihan memakai peralatan perang yang canggih ibarat Helikopter, BOM dari Udara serta serangan udara dan darat seolah-olah berperang melawan negara merdeka dengan peralatan militer yang setimpal. Kami siap perang darat saja di medan perang," tegas Egianus Kogeya.
Dalam postingan TPNPB menyatakan siap perang dengan militer Indonesia namun senjatanya harus sama dengan mereka, pakai senapan saja. Tanpa gunakan bom dan helikopter.
"Berapa pun militer Indonesia kirim kesini, kami siap lawan hanya senjata lawan senjata kamai punya medan perang di sini," ungkap Egianus Kogeya.(*)
Baca Sumber